Isu isu untuk mengatasi ketimpangan spasial dan pendapatan masih menjadi jargon pada tataran makro. Political Will Presiden belum diwujudkan dalam kerangka kebijakan operasional dan model model yang disosialisasikan ke publik. Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, ataupun kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian lain yang berbasis pada sumber daya alam, khususnya pertanian dalam arti luas, masih gamang dan tidak bergerak. Padahal banyak praktek praktek di lapangan yang dapat diorganisasikan menjadi kasus kasus baik  (best practice) dan disebarkan ke publik. Inilah yang disebut kelemahan manajerial dalam pembangunan. Siklus manajemen selalu bertitik tolak dari perencanaan, pelaksanaan atau pengorganisasian, kontrol atau pengawasan dan monitoring serta evaluasi.  Mata rantai ini dipersatukan oleh basis data dan informasi  yang dinamis serta koordinasi secara vertikal, diagonal maupun horisontal. Pengetahuan ini telah difahami oleh banyak pihak, namun tidak jarang terjadi hambatan hambatan birokrasi.

Tidak berbeda dengan pembangunan desa yang masih berputar putar pada hal hal yang tidak substansial. Soal dana desa, misalnya, dibuat terlalu rumit oleh pusat sehingga desa diteknokrasi yang kaku dan penuh jebakan. Seyogyanya dibangun sistim administasi negara tentang desa yang sesuai dengan  kelembagaan masyarakat desa.  Alhasil dana desa menjadi "bola" yang dapat dilempar ke mana mana, termasuk dalam isu korupsi. Inilah benih benih yang menyimpan konflik horisontal ke depan bagi penduduk desa jika tidak diantisipasi....